Ketua Institut Seni dan Budaya Sulawesi Utara (ISBSU), Benny J Mamoto
yang didampingi Ketua Persatuan Insani Kolintang Nasional, Ani Rahmad
Sudibyo mengatakan, alat musik tradisional Minahasa, kolintang telah
didaftarkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI
untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Pendaftaran Kolintang ke UNESCO bercermin dari kasus pencaplokan
sejumlah budaya dan seni oleh Malaysia, padahal itu adalah karya anak
bangsa Indonesia. “Hal ini akan mematenkan kolintang sebagai warisan
budaya Indonesia,” ujar Mamoto kepada wartawan di Manado, Senin (9/9).
Menurutnya, proses ini mencuat saat kegiatan pembukaan Festival
Malesung 2013 di Sportmall Kelapa Gading Jakarta Utara, Jumat (6/9).
Menariknya, penggagas rencana yang mendaftarkan kolintang sebagai
warisan kebudayaan dunia adalah Ani Ahmad Sudibyo.....
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sosial. Tampilkan semua postingan
Karut-marut daftar pemilih membuka peluang adanya manipulasi suara untuk
memenangkan partai politik atau calon anggota legislatif tertentu di
Pemilu 2014. Perbaikan data pemilih dapat dilakukan dengan memperbaiki
data kependudukan jauh hari sebelum pemilu digelar.
”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.
DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.
Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.
Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.
Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Metapolitik baru
Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.
Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.
Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.
Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.
Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.
Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU)
”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.
DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.
Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.
Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.
Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Metapolitik baru
Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.
Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.
Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.
Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.
Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.
Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 6 respons terhadap
surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan
intelijen Negeri Kanguru itu. Respons untuk menentukan kelanjutan
hubungan Indonesia dan Australia itu telah dibahas SBY dengan Wapres
Boediono dan anggota Kabinet.
Pertama, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau petugas khusus untuk membicarakan sejumlah isu-isu sensitif, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pascapenyadapan.
"Bagi saya ini merupakan prasyarat dan bagi penyusunan protokol dan kode etik dan sudah disetujui Perdana Menteri Australia," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Kedua, setelah muncul undestanding dan kesepahaman antara Indonesia dan Australia, dilanjutkan dengan penyusunan protokol dan kode etik secara mendalam. Ketiga, "Saya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai pascapenyadapan."
Keempat, setelah protokol dan kode etik selesai, pengesahannya dilakukan di hadapan pemimpin pemerintahan yang dihadiri SBY dan Tony Abbott. Kelima, kode etik dan protokol tersebut dipatuhi, oleh karena itu diperlukan waktu untuk observasi.
"Saya kira itu wajar," ucap SBY.
Dan keenam, jika protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan Indonesia dan Australia, maka akan timbul saling percaya antara kedua negara. Sehingga bisa kembali bekerja sama dengan baik.
"Saya percaya kerja sama bilateral yang membawa manfaat bersama bisa kita lanjutkan," ujar SBY. (Eks/Mut)
sumber : http://news.liputan6.com/read/757328/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-pm-tony-abbott
Pertama, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau petugas khusus untuk membicarakan sejumlah isu-isu sensitif, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pascapenyadapan.
"Bagi saya ini merupakan prasyarat dan bagi penyusunan protokol dan kode etik dan sudah disetujui Perdana Menteri Australia," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Kedua, setelah muncul undestanding dan kesepahaman antara Indonesia dan Australia, dilanjutkan dengan penyusunan protokol dan kode etik secara mendalam. Ketiga, "Saya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai pascapenyadapan."
Keempat, setelah protokol dan kode etik selesai, pengesahannya dilakukan di hadapan pemimpin pemerintahan yang dihadiri SBY dan Tony Abbott. Kelima, kode etik dan protokol tersebut dipatuhi, oleh karena itu diperlukan waktu untuk observasi.
"Saya kira itu wajar," ucap SBY.
Dan keenam, jika protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan Indonesia dan Australia, maka akan timbul saling percaya antara kedua negara. Sehingga bisa kembali bekerja sama dengan baik.
"Saya percaya kerja sama bilateral yang membawa manfaat bersama bisa kita lanjutkan," ujar SBY. (Eks/Mut)
sumber : http://news.liputan6.com/read/757328/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-pm-tony-abbott
SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program
pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan
kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang
berkepanjangan.
PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan
kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan
ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap
tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi,
yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya
mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah
terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase
penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk
yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase
keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh
jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya
penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring
pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada
karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan
perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan
budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak,
program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama
(SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman
berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak
didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil
pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang
menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini
tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang
mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk
ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa
membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten
Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin
karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka
kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen.
Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk
target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta
perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya
bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target
sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro
yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model
ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin
secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski
demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu,
indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan
seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang
spesifik-lokal.
Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu
dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi
memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan
secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan
pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di
tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu
relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan
belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke
dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut
harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih
besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses
terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat
dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu
mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang.
Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi,
dan lainnya.
Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan
secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan
kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat
daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik
nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan
secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah,
khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan
daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya
dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi
pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu
mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya
yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama
antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran
dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan
tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan
teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan
di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait,
perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat
kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk
keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis
yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan
tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal
maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain,
diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan
pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat
merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan
dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.
Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.html
Belajar bahasa inggris tanpa les
Ingin tahu bagaimana cara cepat belajar sendiri dan menguasai bahasa Inggris dengan baik tanpa harus ikut bergabung pada lembaga kursus/les bahasa Inggris yang bisa memakan biaya besar, butuh waktu, dan terkadang hasilnya juga tetap tak memuaskan? Ikutilah tips-tips di bawah ini dengan seksama.
Merawat Burung Kenari Agar Lebih Sering Berkicau
1.Passing adalah mengumpan atau mengoper bola kepada teman. Passing yang baik dan benar sangat dibutuhkan dalam permainan sepak bola, Karena dengan menguasai tehnik ini maka akan mempermudah teman kita untuk menerima bola. Seperti halnya menendang , passing juga bisa dilakukan dengan kaki bagian luar dan bagian dalam atau bisa dengan kepala,atau dada (kalau memang kita benar benar menguasai teknik ini).
7 Teknik dasar dan lanjutan dalam Passing :
- Short Pass
Short Pass adalah Teknik membagi bola/mengoper bola ke
rekan se-tim yang jaraknya dekat dan tidak memerlukan kekuatan yang banyak. 3
Keuntungan Short Pass :
- Mudah memainkan bola dan menguasai jalannya pertandingan
- Memaksa musuh ikut memainkan Play yang telah kita desain
- Dapat mengecoh pertahanan lawan
Long Pass adalah Teknik mengoper bola ke rekan satu tim dengan jarak yang jauh dan memerlukan Power dalam sebuah Passing. 3 Keuntungan Long Pass :
- Membuat area play menjadi lebih luas den leluasa
- Menguntungkan untuk seorang pemain yang berpostur tinggi ( >188 cm )
- Dapat mengecoh area pertahanan lawan dengan Long Pass Drill Ball.
Drill Ball Long Pass
|
3.
Through Pass/Drill Pass
Through pass
adalah Teknik mengoper bola ke rekan se-tim agar lolos dari jebakan Offside
ataupun bebas dari Covering musuh. 3 Keuntungan Through Pass :
- Dapat mengecoh pertahanan lawan dengan lolosnya 1 ataupun 2 pemain sekaligus
- Mengalahkan jebakan Offside yang telah dibuat lawan
- Berkesempatan besar ( 70 % ) pemain dapat dengan mudah 1on1 dengan sang Kiper ( GK )
4.
Back Pass
Back pass
adalah Teknik mengoper bola ke rekan satu tim ke arah belakang dengan kaki
belakang ataupun pangkal kaki dan diperlukan akurasi yang tepat serta timing
yang pas. 3 Keuntungan Back Pass :
- Pemain yang dioper dapat dengan leluasa lepas dari kawalan si musuh
- Membuat bek musuh menjadi Lost Communication antar pemain yang lain.
- Dapat memainkan Play 1-2 dengan cepat dan tepat.
5.
Heading Pass
Heading Pass
adalah Teknik menyundul bola dengan tujuan mengoper ke arah rekan yang dekat
maupun agak jauh dengan akurasi dan arah bola yang tepat. 3 Keuntungan Heading
Pass :
- Membuat Kiper terkecoh dengan pass yang kita lakukan
- Memberi kesempatan untuk rekan kita menjebol gawang lawan
- Menguntungkan untuk pemain yang berpostur tinggi karena dapat memenangkan pertarungan di udara.
6.
High-foot Passing
High-foot
Passing ( HFP ) adalah Teknik menahan bola dan langsung mengoper bola
menggunakan kaki dalam maupun luar kepada rekan satu tim dengan mengangkat kaki
hingga batas perut. 3 Keuntungan HFP :
- Memberikan peluang untuk rekan yang dioper untuk menjebol gawang lawan.
- Memberikan peluang besar ( 65 % ) agar rekan yang dioper mendapatkan bola hasil volley
- Pemain lebih mudah menjangkau bola yang agak jauh dari jaraknya
7.
Fake Pass
Fake Pass
adalah gerak menipu bola seolah-olah kita akan melakukan passing ke rekan setim
yang kita tuju.
Tingkat
kesulitan Pass ini mencapai 45 %. 3 Keuntungan Fake Pass :
- Mengecoh pergerakan lawan
- Membuat kita dapat memainkan bola lebih lama lagi
- Pergerakan kita jadi lepas dari kawalan pemain musuh.
2.Shotting Adalah tendangan kearah gawang. Tehnik ini kelihatannya gampang, tapi sebenarnya dibutuhkan konsentrasi dan waktu yang tepat agar shooting yang kita lakukan mengarah ke gawang atau menjadi sebuah gol. Latihan ini bisa dilakukan dengan mengharuskan penendang berlari mengejar bola sebelum melakukan shooting.
1. Menendang (kicking)
Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepakbola yang paling dominan. Tujuan utama menendang bola adalah untuk mengumpan (passing), dan menembak kearah gawang (shooting at the goal). Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam, Menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki.
A. Menendang dengan kaki bagian dalam.
Pada umumnya teknik ini digunakan untuk mengumpan jarak pendek. Analisis geraknya adalah sebagai berikut:
• Badan menghadap sasaran di belakang bola
• Kaki tumpu berada di samping bola kurang lebih 15 cm, ujung kaki menghadap sasaran, lutut sedikit ditekuk.
• Kaki tending ditarik ke belakang, dan ayunkan ke depan.
• Setelah terjadi benturan dilanjutkan dengan follow trow (gerakan lanjutan)
B. Menendang dengan kaki bagian luar
Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian luar digunakan untuk mengumpan jarak pendek. Analisis geraknya sebagai berikut:
• Posisi badan di belakang bola, kaki tumpu disamping belakang bola 25 cm, ujung kaki menghadap kesasaran, dan lutut sedikit ditekuk.
• kaki tendang berada di belakang bola, dengan ujung kaki menghadap kedalam
• kaki tending ditarik ke belakang dan ayunkan kedepan
• Perkenaan bola tepat di punggung kaki bagian luar, dan tepat pada tengah-tengah bola
• Gerakan lanjutan kaki tending diangkat serong kurang lebih 45 derajat menghadap sasaran.
C. Menendang dengan punggung kaki
Pada umumnya menendang dengan punggung kaki digunakan untuk menembak ke gawang atau shooting. Analisis gerakanya sebagai berikut:
• Badan di belakang bola sedikit condong kedepan, kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap kesasaran, kaki sedikit ditekuk.
• Kaki tending berada di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke depan/sasaran
• Kaki tending tarik ke belakang dan ayunkan kedepan hingga mengenai bola.
• Perkenaan kaki pada bola tepat pada punggung kaki penuh dsan tepat pada tengah-tengah bola.
• Gerakan lanjut kaki tending diarahkan dan di angkat kearah sasaran.
3.Dribel atau menggiring bola adalah menguasai bola dengan berlari dan tetap menjaga posisi bola agar tetap berada dekat dan dalam penguasaan kita. Teknik drible ini biasanya digunakan untuk melewati/mengecoh lawan atau mengecoh kipper lawan.
Teknik dribbling (menggiring bola) terbagi menjadi tiga macam :
1. Teknik dribbling dengan kura-kura bagian dalam.
3. Teknik dribbling dengan kura-kura bagian luar.
4.Kontrol adalah menghentikan bola yang sedang bergerak agar berada dalam penguasaan kita. Salah satu faktor lancar dan tidaknya permainan sepak bola juga ditentukan oleh tehnik ini. Karena jika kita tidak menguasai teknik ini, bola akan….. mudah lepas dari penguasaan kita dan itu berarti lawan yang akan menguasai bola. Kontrol bisa dilakukan dengan kaki, dada dan paha. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melatih teknik ini adalah dengan cara membatasi pengontrol bola dengan lingkaran.Teknik ini memang agak sulit di lakukan,jika ingin latihan teknik ini ajak lah teman mu untuk membantu melatih teknik ini,suruh teman mu untuk melempar bola ke arah mu,kemudian kamu mengontrol bola dengan dada,kaki,atau paha. Jika bola melewati lingkaran kamu harus mengulangnya, dan bergantian lah dengan teman mu.
2. Menghentikan bola (control)
Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepakbola yang penggunaanya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola, yang termasuk didalamnya adalah untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan memudahkan untuk passing. Analisis gerakannya sebagai berikut:
• Posisi badan segaris dengan datangnya bola.
• Kaki tumpu mengarah pada boladengan lutut sedikit ditekut.
• Kaki penghenti diangkat sedikit deengan permukaan bagian dalam kaki
dijulurkan kedepan segaris dengan datangnya bola.
• Bola menyentuh kaki persis dibagian dalam/mata kaki
• Kaki penghenti mengikuti arah bola.
Untuk teknik menghentikan bola masih terdapat banyak cara yang dapat dilakukan diantaranya yaitu menggunakan punggung kaki, paha, dada, serta kepala apabila memungkinkan.
Pengertian
Statistika dan Perbedaan Statistik dan Statistika
Statistika adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan
mempresentasikan data.Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan
data. Istilah 'statistika' (bahasa Inggris: statistics) berbeda dengan
'statistik' (statistic).
TUMIS KANGKUNG ALA WA IFAL
Bahan-bahan : - 2 ikat kangkung
- 2 siung bawang putih
- 3 siung bawang merah
- 2 lembar bawang daun
- 1/2 siung bawang bombai halus
- 2 buah cabai merah
- 2 buah cabai hijau
- 1 buah tomat kecil
- 2 sdk makan gula pasir
- 2 sdk makan garaam
- 1/2 sendok teh merica
- 1 bungkus penyaedap rasa ayam
- air putih secukupnya
- daun pisang secukupnya
- bawang goreng secukupnya
nasi goreng wa ifal
bahan-bahan : - telur ayam 2 butir - minyak goreng secukupnya
- nasi 2 piring sedang
- 1 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 10 butir baso
- 1 sendok mkn mentega
- 1 lembar bawang daun
- kecap manis secukupnya
- kecap asin secukupnya
- 1 sendok makan garam
- 2 butir kemiri halus
- dan penyedap rasa ayam
- 2 buah tomat
- 2 buah timun
Langganan:
Postingan (Atom)
