Hacker Indonesia Black SinChan beraksi dengan membobol situs Kepolisian Australia. Masih mengusung modus yang sama, sebagai aksi pembalasan atas kasus penyadapan yang dilakukan pemerintah setempat.
Seperti yang disiarkan Guardian, Polisi Federal Australia
(AFP) pastikan jika tak ada informasi sensitif yang berhasil dicuri.
Mereka menklaim itu dan mengamini jika para peretas berhasil mengakses
masuk detail anggota via situs Crime Stoppers.
Kelompok peretas yang menamakan dirinya Black SinChan ini mampu
mempublikasikan enkripsi kode masuk situs-situs Australia. Kemudian
mereka tinggalkan pesan di salah satu situs yang tertulis: “Ini adalah
balasan atas aksi mata-mata Indonesia”.
Sementara itu Deputi Crime Stroppers Australia, Peter Price
mengamini jika informasi yang disebar di Facebook adalah benar. Namun ia
mengelak jika detail lain seperti kata sandi tidaklah benar.......
Kabar Perang hacker Indonesia vs Australia ternyata sampai juga di telinga Jim Geovedi. Namun peretas asli Indonesia dengan reputasi dunia itu enggan ikut terseret arus di dalamnya.
Jim Geovedi – yang enggan disebut hacker atau pakar serta ahli – juga mengingatkan agar semua pihak tetap tenang serta tidak terpancing oleh isu-isu yang berhembus. Pesan ini ia sampaikan di sebuah laman internet Github Gits.
Terkait dengan peretas Indonesia ia menghimbau agar bisa menahan diri. Jangan lakukan tindakan sporadis yang justru bisa memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara. Tak perlu berkoar soal perang. Ada pihak terkait yang akan ambil bagian soal ini.
Peretas lokal juga diharap tak perlu berlagak pahlawan kesiangan. Akibatnya mungkin akan merugikan pihak yang tidak bersalah, pihak yang terlibat, atau keduanya. Ia juga sampaikan pesan pamungkas jika tak ingin terseret dalam arus perang siber ini.......
Jim Geovedi – yang enggan disebut hacker atau pakar serta ahli – juga mengingatkan agar semua pihak tetap tenang serta tidak terpancing oleh isu-isu yang berhembus. Pesan ini ia sampaikan di sebuah laman internet Github Gits.
Terkait dengan peretas Indonesia ia menghimbau agar bisa menahan diri. Jangan lakukan tindakan sporadis yang justru bisa memperkeruh hubungan diplomatik kedua negara. Tak perlu berkoar soal perang. Ada pihak terkait yang akan ambil bagian soal ini.
Peretas lokal juga diharap tak perlu berlagak pahlawan kesiangan. Akibatnya mungkin akan merugikan pihak yang tidak bersalah, pihak yang terlibat, atau keduanya. Ia juga sampaikan pesan pamungkas jika tak ingin terseret dalam arus perang siber ini.......
KOMPAS.com — Bersama dengan smartphone Nexus 5, Google turut meluncurkan sistem operasi terbaru Android 4.4, yang juga dikenal dengan nama Kitkat.
Sebagai versi teranyar, sistem operasi "wafer berlapis cokelat" yang namanya diambil dari produk makanan Nestle ini dijejali dengan berbagai fitur baru. Apa saja? Berikut ini daftarnya, sebagaimana dirangkum dari Pocket-Lint.
Immersive mode
Android 4.4 memiliki immersive mode yang akan menyembunyikan segala macam elemen tampilan di layar, kecuali konten yang sedang ingin dilihat oleh pengguna. Hal tersebut bisa membuat aktivitas membaca buku, bermain game, ataupun menonton film jadi lebih nyaman.
Akses kontak langsung dari aplikasi telepon
Menurut Google, pengguna Android Kitkat bisa menelusuri daftar kontak, mencari tempat tertentu di lokasi sekitar, dan mengakses akun-akun Google Apps langsung dari aplikasi telepon.
Android Kitkat pun secara otomatis menyusun daftar kontak berdasarkan orang-orang yang paling sering dihubungi oleh pengguna.
Launcher Nexus 5
Android Kitkat mengusung cara berinteraksi gaya baru seperti yang terdapat pada Nexus 5. Google Now kini bisa diakses hanya dalam sekali sapuan jari dari tampilan utama.
Perintah suara pun bisa langsung dipakai untuk menjalankan voice search, atau mengirim SMS tanpa harus menyentuh layar terlebih dahulu. Cukup dengan mengucapkan "Ok, Google" saat berada di Google Now ataupun Home Screen. Untuk Google Now, sejumlah cards tipe baru akan ditambahkan.
Desain baru
Dalam sistem operasi mobile terbarunya ini, Google menerapkan konsep desain yang lebih sederhana dan "bersih".
Contohnya seperti notification bar tembus pandang yang akan disembunyikan ketika pengguna menjalankan aplikasi full-screen. Meski begitu, secara keseluruhan, Kitkat masih mirip dengan pendahulunya, Jelly Bean.
Google
Sebagian elemen baru pada Android 4.4
Tampilan album art pada lockscreen
Ketika pengguna sedang memutar musik atau memproyeksikan film ke Chromecast, lock screen akan turut menampilkan album/movie art. Musik dan film pun bisa langsung dinavigasikan dari sini dengan menekan tombol play atau pause.
Multitasking lebih mulus, baterai lebih hemat
Google menjanjikan multitasking yang lebih mulus pada Android Kitkat. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi memori dan touchscreen sehingga perangkat menjadi lebih responsif.
Untuk menghemat baterai, disediakan opsi battery saving pada menu settings di bagian location. Pengguna bisa memilih antara mode pemetaan lokasi yang lebih akurat atau lebih hemat baterai.
Emoji dan wireless printing
Google keyboard kini turut menyediakan sejumlah emoji yang bisa dipakai dalam pesan teks.
Tak ketinggalan, kemampuan mencetak dokumen ke printer mana pun yang terhubung ke Google Cloud Print. Ada pula opsi untuk mencetak lewat HP ePrinter atau printer lain melalui aplikasi yang tersedia di Google Play.
Integrasi lebih mendalam dengan Google Drive
Menurut keterangan dari Google, aplikasi semacam QuickOffice kini bisa membuka dan menyimpan dokumen langsung ke Google Drive maupun layanan cloud storage lain atau ke perangkat pengguna. Dokumen-dokuman yang terakhir dikerjakan akan muncul dalam daftar recently usedsehingga lebih mudah diakses.
Di samping Nexus 5, Google mengatakan bahwa update Android 4.4 Kitkat juga akan disalurkan ke perangkat-perangkat Android dari produsen lain. Tentu, hal ini sepenuhnya tergantung pada kemauan produsen yang bersangkutan untuk menyediakan update.
Untuk sekarang, Kitkat baru bisa ditemui pada Nexus 5 yang mulai dijual pada 1 November lalu.
Sebagai versi teranyar, sistem operasi "wafer berlapis cokelat" yang namanya diambil dari produk makanan Nestle ini dijejali dengan berbagai fitur baru. Apa saja? Berikut ini daftarnya, sebagaimana dirangkum dari Pocket-Lint.
Immersive mode
Android 4.4 memiliki immersive mode yang akan menyembunyikan segala macam elemen tampilan di layar, kecuali konten yang sedang ingin dilihat oleh pengguna. Hal tersebut bisa membuat aktivitas membaca buku, bermain game, ataupun menonton film jadi lebih nyaman.
Akses kontak langsung dari aplikasi telepon
Menurut Google, pengguna Android Kitkat bisa menelusuri daftar kontak, mencari tempat tertentu di lokasi sekitar, dan mengakses akun-akun Google Apps langsung dari aplikasi telepon.
Android Kitkat pun secara otomatis menyusun daftar kontak berdasarkan orang-orang yang paling sering dihubungi oleh pengguna.
Launcher Nexus 5
Android Kitkat mengusung cara berinteraksi gaya baru seperti yang terdapat pada Nexus 5. Google Now kini bisa diakses hanya dalam sekali sapuan jari dari tampilan utama.
Perintah suara pun bisa langsung dipakai untuk menjalankan voice search, atau mengirim SMS tanpa harus menyentuh layar terlebih dahulu. Cukup dengan mengucapkan "Ok, Google" saat berada di Google Now ataupun Home Screen. Untuk Google Now, sejumlah cards tipe baru akan ditambahkan.
Desain baru
Dalam sistem operasi mobile terbarunya ini, Google menerapkan konsep desain yang lebih sederhana dan "bersih".
Contohnya seperti notification bar tembus pandang yang akan disembunyikan ketika pengguna menjalankan aplikasi full-screen. Meski begitu, secara keseluruhan, Kitkat masih mirip dengan pendahulunya, Jelly Bean.
Sebagian elemen baru pada Android 4.4
Tampilan album art pada lockscreen
Ketika pengguna sedang memutar musik atau memproyeksikan film ke Chromecast, lock screen akan turut menampilkan album/movie art. Musik dan film pun bisa langsung dinavigasikan dari sini dengan menekan tombol play atau pause.
Multitasking lebih mulus, baterai lebih hemat
Google menjanjikan multitasking yang lebih mulus pada Android Kitkat. Hal ini diwujudkan melalui optimalisasi memori dan touchscreen sehingga perangkat menjadi lebih responsif.
Untuk menghemat baterai, disediakan opsi battery saving pada menu settings di bagian location. Pengguna bisa memilih antara mode pemetaan lokasi yang lebih akurat atau lebih hemat baterai.
Emoji dan wireless printing
Google keyboard kini turut menyediakan sejumlah emoji yang bisa dipakai dalam pesan teks.
Tak ketinggalan, kemampuan mencetak dokumen ke printer mana pun yang terhubung ke Google Cloud Print. Ada pula opsi untuk mencetak lewat HP ePrinter atau printer lain melalui aplikasi yang tersedia di Google Play.
Integrasi lebih mendalam dengan Google Drive
Menurut keterangan dari Google, aplikasi semacam QuickOffice kini bisa membuka dan menyimpan dokumen langsung ke Google Drive maupun layanan cloud storage lain atau ke perangkat pengguna. Dokumen-dokuman yang terakhir dikerjakan akan muncul dalam daftar recently usedsehingga lebih mudah diakses.
Di samping Nexus 5, Google mengatakan bahwa update Android 4.4 Kitkat juga akan disalurkan ke perangkat-perangkat Android dari produsen lain. Tentu, hal ini sepenuhnya tergantung pada kemauan produsen yang bersangkutan untuk menyediakan update.
Untuk sekarang, Kitkat baru bisa ditemui pada Nexus 5 yang mulai dijual pada 1 November lalu.
Tahun 2012 menjadi tahun penting dalam persaingan industri ponsel pintar. Produsen perangkat mobile menggempur pasar dengan produk tercanggihnya, tak terkecuali di Indonesia.
KompasTekno sebagai kanal teknologi dari Kompas.com, telah memberitakan kehadiran beragam ponsel pintar di Indonesia sepanjang 2012. Semua merek, dan semua sistem operasi.
Dari pengamatan itu, kami merangkum 5 produk ponsel pintar terbaik tahun 2012 di Indonesia. Apa sajakah kelima ponsel pintar itu? Berikut daftarnya:
1. Samsung Galaxy S III
Samsung gencar mempromosikan Galaxy S III di Indonesia. Alhasil, kedatangannya pun disambut hangat oleh warga Indonesia.
KompasTekno memosisikan Galaxy S III sebagai ponsel pintar terbaik 2012 karena ia dibekali spesifikasi hardware yang mumpuni, kamera berkualitas, dan fitur yang kaya, meliputi S Voice, Smart Stay, S Beam, Direct Call, dan Cast AllShare.
Galaxy S III menjadi ponsel pintar terlaris di dunia. Menurut lembaga riset pasar Strategy Analytics, Samsung mengirimkan 18 juta Galaxy S III ke seluruh dunia pada kuartal III tahun 2012. Prestasi ini mengalahkan iPhone 4S yang berhasil mengapalkan 16,2 juta unit oleh Apple.
Samsung akan memberi update sistem operasi Galaxy S III menjadi Jelly Bean. Update ini termasuk paket Premium Suite, yang membuatnya bisa membuka dua aplikasi secara bersamaan dalam satu layar.
2. iPhone 5
Tiga operator besar di Indonesia (Telkomsel, Indosat, XL Axiata) ramai-ramai menjual Apple iPhone 5pada 14 Desember lalu.
iPhone 5 hadir dengan perubahan signifikan pada desain. Layar didesain lebih luas sebesar 4 inci, dengan aspek rasio 16:9, yang membuatnya terlihat lebih panjang dari generasi sebelumnya. Ia juga didesain sangat tipis dan ringan. Ponsel pintar yang pantas dipuji dari sisi estetika.
Namun, iPhone 5 kurang bersahabat dari sisi harga. Versi termurahnya, yaitu 16GB, dijual seharga Rp 8 juta, dan yang versi 64GB sekitar Rp 10 juta. Mungkin ada sebagian dari Anda yang menganggap harga itu tak masuk akal.
3. HTC One X+
Produk reinkarnasi dari HTC One X. One X+ adalah ponsel pintar Android terkencang yang dirancang HTC pada 2012.
HTC memperbarui beberapa hardware pada One X+. Pembaruan pertama terletak pada prosesor.HTC One X+ masih menggunakan prosesor quad core yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu Tegra 3. Bedanya, One X+ menggunakan prosesor dengan kecepatan 1,7GHz, sedangkan HTC One X mengusung kecepatan 1.5GHz.
Kedua, pembaruan pada kapasitas baterai. One X+ dibekali kapasitas baterai 2.100mAh. Ini lebih besar dibandingkan One X yang hanya 1.800mAh.
Komponen terakhir yang diperbarui adalah memori internal, yang dalam hal ini HTC One X+ menyediakan kapasitas memori internal 64GB sehingga pengguna dapat menyimpan lebih banyak data.
4. Samsung Galaxy Note II
Samsung memadukan desain ponsel pintar dan tablet pada Galaxy Note II. Bagi mereka yang merasa tablet 7 inci masih terbilang besar, Galaxy Note II bisa menjadi alternatif pilihan karena layarnya didesain 5,55 inci.
Nilai lebih dari Galaxy Note II adalah pena stylus dan aplikasi S Note. Keduanya sangat berguna untuk Anda yang gemar "corat-coret", terutama desainer dan pekerja kreatif yang biasa bekerja dengan pena atau pensil.
5. Nokia Lumia 920
Ponsel pintar terbaik yang terakhir jatuh pada Nokia Lumia 920, yang bersistem operasi Windows Phone 8. Lumia 920 menawarkan kamera berkualitas.
Kamera utamanya memiliki resolusi 8MP yang didukung teknologi PureView. PureView menggunakan teknologi oversampling pixel, sebuah metode pengelompokan pixel-pixel kecil yang digabungkan untuk membentuk superpixel tunggal. Nokia mengklaim teknologi ini mampu menangkap gambar yang jauh lebih bersih walau berada di ruangan bercahaya rendah.
Ukuran file foto dari kamera berteknologi PureView tidaklah besar. Pihak Nokia menyatakan, teknologi PureView membuat ukuran file foto setara dengan 5MP. Jadi, tidak perlu khawatir foto-foto tersebut membuat penuh media penyimpanan.
Lumia 920 mengadopsi konsep desain unibody dengan beragam pilihan warna mulai dari hitam, putih, merah, hingga kuning terang.
Ia dibekali teknologi pengisian baterai tanpa perantara kabel (wireless). Untuk mengisi daya baterai Lumia, pengguna bisa meletakannya di perangkat aksesori khusus, seperti dock speaker dan bantal. Teknologi pengisian baterai nirkabel ini menggunakan metode induksi.
sumber : http://tekno.kompas.com/read/2012/12/27/16460326/5.Smartphone.Terbaik.di.2012
Karut-marut daftar pemilih membuka peluang adanya manipulasi suara untuk
memenangkan partai politik atau calon anggota legislatif tertentu di
Pemilu 2014. Perbaikan data pemilih dapat dilakukan dengan memperbaiki
data kependudukan jauh hari sebelum pemilu digelar.
”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.
DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.
Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.
Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.
Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Metapolitik baru
Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.
Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.
Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.
Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.
Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.
Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU)
”Pemerintahan hasil Pemilu 2014 harus benar-benar membenahi data penduduk. Dengan demikian, data penduduk yang akan dipakai sebagai bahan daftar pemilih tetap (DPT) sudah ada sejak tiga tahun sebelum Pemilu 2019 dan data itu diperbarui setiap bulan,” kata Koordinator Tim Advokasi Partai Amanat Nasional Didi Supriyadi, Rabu (6/11), di Jakarta.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto khawatir karut-marut DPT Pemilu 2014 dimanfaatkan penguasa untuk memenangi pemilu dan akhirnya mempertahankan kekuasaannya.
Sementara itu, dari penelitian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian masyarakat khawatir karut-marut data pemilih membuka peluang manipulasi suara untuk memenangkan partai politik atau caleg tertentu.
DPT juga dicurigai mengandung nama-nama pemilih fiktif yang dapat disalahgunakan pihak tertentu untuk menggelembungkan suara. Praktik seperti ini bisa dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemilu, dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara hingga Komisi Pemilihan Umum pusat.
Penelitian itu dilakukan JPPR pada 15 September-15 Oktober di lima provinsi, yakni Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Jumlah responden sebanyak 1.003 orang.
Dari penelitian itu, menurut Deputi Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz, diketahui bahwa manipulasi suara dan praktik politik uang menjadi pelanggaran yang paling dikhawatirkan rakyat di Pemilu 2014. Masing-masing ada 34 persen responden yang mengkhawatirkan terjadinya dua pelanggaran itu.
Kekhawatiran terhadap manipulasi suara dan praktik politik uang lebih tinggi dibandingkan kekhawatiran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kampanye (10 persen) dan intimidasi untuk menggiring masyarakat memilih partai politik atau calon tertentu (7 persen).
Metapolitik baru
Dalam dialog kebangsaan bertema ”Refleksi Kaum Muda Jelang 2014” yang digagas Forum Aktivis 98 di Bandung, Jawa Barat, kemarin, ditarik kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan metapolitik baru untuk menegakkan republik dan melanjutkan reformasi.
Pembicara dalam acara ini adalah pemerhati pendidikan dari Institut Teknologi Bandung, Iwan Pranoto; pengajar ilmu politik Universitas Padjadjaran, Muradi Klark; aktivis 98, Radhar T Baskoro; dan Sekretaris Jenderal Aktivis 98 Adian Napitupulu.
Menurut Muradi, menegakkan republik punya makna sepadan dengan mengembalikan politik selaras pemahamannya yang luhur. Politik dalam pandangan republik adalah keutamaan publik, politik yang mengedepankan kemaslahatan orang banyak di atas kepentingan privat. Politik yang dilandasi nilai-nilai kebajikan, bukan politik dagang sapi atas dasar transaksional kekuasaan, dinasti, dan selalu diwarnai uang.
Menegakkan republik tidak berarti menggantikan jalan demokrasi, tetapi justru meneguhkan jalan demokrasi sekaligus mengatasi kelemahan-kelemahannya. ”Menegakkan republik sebagai metapolitik makin relevan saat dihadapkan dengan politik riil dewasa ini,” ujar Muradi.
Iwan Pranoto berpendapat, teknologi media saat ini kuat sekali mewarnai perpolitikan nasional. Menurut dia, pendidikan tidak akan mampu merespons kondisi seperti itu karena anak- anak didik tidak didorong menjadi pemikir, tetapi penurut sesuai kurikulum. Sekolah formal tidak akan mampu memaknai kondisi itu sehingga harus ada pendidikan nonformal yang juga menggunakan teknologi media.
Adian menambahkan, para aktivis harus membangun kembali energi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negara secara bersama-sama. (NTA/DMU)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 6 respons terhadap
surat balasan Perdana Menteri Australia Tony Abbott terkait penyadapan
intelijen Negeri Kanguru itu. Respons untuk menentukan kelanjutan
hubungan Indonesia dan Australia itu telah dibahas SBY dengan Wapres
Boediono dan anggota Kabinet.
Pertama, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau petugas khusus untuk membicarakan sejumlah isu-isu sensitif, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pascapenyadapan.
"Bagi saya ini merupakan prasyarat dan bagi penyusunan protokol dan kode etik dan sudah disetujui Perdana Menteri Australia," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Kedua, setelah muncul undestanding dan kesepahaman antara Indonesia dan Australia, dilanjutkan dengan penyusunan protokol dan kode etik secara mendalam. Ketiga, "Saya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai pascapenyadapan."
Keempat, setelah protokol dan kode etik selesai, pengesahannya dilakukan di hadapan pemimpin pemerintahan yang dihadiri SBY dan Tony Abbott. Kelima, kode etik dan protokol tersebut dipatuhi, oleh karena itu diperlukan waktu untuk observasi.
"Saya kira itu wajar," ucap SBY.
Dan keenam, jika protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan Indonesia dan Australia, maka akan timbul saling percaya antara kedua negara. Sehingga bisa kembali bekerja sama dengan baik.
"Saya percaya kerja sama bilateral yang membawa manfaat bersama bisa kita lanjutkan," ujar SBY. (Eks/Mut)
sumber : http://news.liputan6.com/read/757328/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-pm-tony-abbott
Pertama, SBY memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau petugas khusus untuk membicarakan sejumlah isu-isu sensitif, termasuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pascapenyadapan.
"Bagi saya ini merupakan prasyarat dan bagi penyusunan protokol dan kode etik dan sudah disetujui Perdana Menteri Australia," kata SBY di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).
Kedua, setelah muncul undestanding dan kesepahaman antara Indonesia dan Australia, dilanjutkan dengan penyusunan protokol dan kode etik secara mendalam. Ketiga, "Saya akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik itu apakah sudah memadai pascapenyadapan."
Keempat, setelah protokol dan kode etik selesai, pengesahannya dilakukan di hadapan pemimpin pemerintahan yang dihadiri SBY dan Tony Abbott. Kelima, kode etik dan protokol tersebut dipatuhi, oleh karena itu diperlukan waktu untuk observasi.
"Saya kira itu wajar," ucap SBY.
Dan keenam, jika protokol dan kode etik itu benar-benar dijalankan Indonesia dan Australia, maka akan timbul saling percaya antara kedua negara. Sehingga bisa kembali bekerja sama dengan baik.
"Saya percaya kerja sama bilateral yang membawa manfaat bersama bisa kita lanjutkan," ujar SBY. (Eks/Mut)
sumber : http://news.liputan6.com/read/757328/6-respons-sby-terhadap-surat-balasan-pm-tony-abbott
SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang
adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program
pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan
kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang
berkepanjangan.
PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan
kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan
ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap
tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi,
yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya
mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah
terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase
penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk
yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase
keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh
jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di
Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya
penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring
pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada
karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan
perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan
budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak,
program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama
(SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman
berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak
didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan
selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil
pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang
menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini
tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang
mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk
ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa
membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten
Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin
karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka
kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen.
Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk
target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta
perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya
bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target
sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro
yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model
ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin
secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski
demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu,
indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan
seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang
spesifik-lokal.
Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu
dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi
memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan
secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan
pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di
tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu
relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan
belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke
dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut
harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih
besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses
terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat
dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu
mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang.
Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi,
dan lainnya.
Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan
secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan
kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat
daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik
nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan
secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah,
khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan
daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya
dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi
pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu
mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya
yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama
antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran
dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan
tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan
teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan
di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait,
perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat
kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk
keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis
yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan
tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal
maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain,
diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan
pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat
merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan
dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.
Hamonangan Ritonga Kepala Subdit pada Direktorat Analisis Statistik, Badan Pusat Statistik
Sumber: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.html
Langganan:
Postingan (Atom)